Saran pengembangan sistem

Forum Membahas Aplikasi SIKS-NG Online
smirzap
Newbie
Post: 30
Bergabung: Jum Jan 26, 2018 9:47 am

Saran pengembangan sistem

Postoleh smirzap » Sab Feb 24, 2018 4:01 pm

Silahkan tuliskan saran-saran atau masukan terkait pengembangan SIKS-NG online ke depan.



novian
Newbie
Post: 1
Bergabung: Sel Jan 30, 2018 8:09 am

Re: Saran pengembangan sistem

Postoleh novian » Sen Feb 26, 2018 3:16 pm

Dinsos Propinsi diberi akses untuk download bnba BDT wilayah propinsi. Terimakasih

Avatar pengguna
Jiwan
Newbie
Post: 10
Bergabung: Jum Feb 02, 2018 11:58 pm

Re: Saran pengembangan sistem

Postoleh Jiwan » Sen Feb 26, 2018 7:59 pm

Di Dinas kami untuk penanganan BDT, PBI, dan KKS adalah org yg berbeda. Akan lebih bagus jika bisa dibuat user masing2 dan dibatasi hak aksesnya utk masing2 jobdesk. Terimakasih

SAEFUDDIN, S.AP
Newbie
Post: 3
Bergabung: Jum Jan 26, 2018 8:05 pm

Re: Saran pengembangan sistem

Postoleh SAEFUDDIN, S.AP » Kam Jun 28, 2018 1:32 pm

Kapan bisa dirilis menu desa induk pemekaran di SIKS NG Online ? karena masalah di wilayah kami masih banyak KPM yang sudah ada di desa Pemekaran tetapi data basenya masih di desa induk ... mohon dipertimbangkan. trimks.

lusinasiwi
Newbie
Post: 3
Bergabung: Jum Okt 12, 2018 11:41 am

Re: Saran pengembangan sistem

Postoleh lusinasiwi » Jum Okt 12, 2018 11:54 am

mohon info apakah saya dari luar Dinas Sosial bisa mengakses data SIKS Ng secara online dan itu perlu username dan password saya dari Biro Kesra Setda DIY

Avatar pengguna
Jiwan
Newbie
Post: 10
Bergabung: Jum Feb 02, 2018 11:58 pm

Re: Saran pengembangan sistem

Postoleh Jiwan » Sel Des 04, 2018 9:00 am

saran pengembangan SIKS ONLINE :
1. Pada verval KKS di menu pengesahan (download data BSP) saran saya juga disertakan KPM yang dinonaktifkan untuk bisa didownload by excell
2. Pada hasil download (CSV) sebaiknya ditambah juga nama desa dan nama kecamatan
3. Pada menu perbaikan serta usulan di BDT n KKS sebaiknya ada menu hapus atau tolak

papah90
Newbie
Post: 2
Bergabung: Sen Apr 01, 2019 1:54 am

Re: Saran pengembangan sistem

Postoleh papah90 » Min Apr 21, 2019 4:23 am

Bappenas Ciptakan Skema Kesejahteraan

Kementerian Sosial bersama-sama Tubuh Rencana Pembangunan Nasional (Bappenas) meningkatkan Skema Kesejahteraan Sosial Terpadu Nasional (SKSTN).

SKSTN adalah program inisiasi baru untuk menjawab terdapatnya data induk yg terkelola bersama baik hingga dapat jadikan referensi nasional, daerah, swasta, perguruan tinggi dan sebagainya. Peningkatan SKSTN dijalankan bersama memakai pola Kerja sama Pemerintah serta Tubuh Usaha (KPBU).

"Dalam pola Infrastruktur KPBU, SKSTN termasuk juga dalam bagian info serta telekomunikasi ," papar Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa dalam Pertemuan Wartawan bersama-sama Menteri Bappenas, Bambang Brodjonegoro, dalam info persnya, Senin (27/11/2017).


Khofifah menjelaskan, SKSTN sendiri yaitu skema pemrosesan serta penyajian data bertaraf nasional yg di kembangkan untuk pengendalian basis data kesejahteraan sosial terpadu. Lingkupnya mencakup, kesibukan yalla shoot pengumpulan, pemrosesan, penelitian, penyajian sampai diseminasi data serta info, di mana core pendukungnya yaitu Skema Info Kesejahteraan Sosial Next Generation (SIKS-NG) yg waktu ini tengah di kembangkan oleh Kementerian Sosial.

Penerapan SIKS-NG, lanjut Khofifah, udah dimanfaatkan di 236 Kabupaten/Kota atau sejumlah 45 % dari keseluruhan kabupaten/kota serta 24.917 desa/kelurahan atau 30 % dari keseluruhan desa/kelurahan. SIKS-NG dimanfaatkan untuk memverifikasi serta memvalidasi data penerima program BPNT, KIS serta PKH untuk penerima program tahun 2018.

"SKSTN ini bisa menjadi Pusat Referensi Data Kesejahteraan Sosial. Pemakainya, bukan cuma pemerintah, namun bisa juga dibuka oleh instansi bertaraf Nasional atau internasional mivo tv , kampus, instansi analisis serta sejenisnya yg bakal memakai data terpadu untuk kebutuhan analisis, pemungutan ketetapan, usaha, dan seterusnya," terangnya.

Berkenaan pola KPBU yg dimanfaatkan, Khofifah menyatakan biarpun project nasional ini dilakukan bersama libatkan Tubuh Usaha, tapi kegunaan kontrol konsisten dipegang oleh Pemerintah.

Tubuh Usaha bertindak dalam meningkatkan Skema Info Kesejahteraan Sosial bersama penerapan pendukungnya. Sedang kewenangan untuk pengendalian data mentah (raw data) konsisten semuanya dipunyai oleh Kementerian Sosial.


Siapa yang online

Pengguna yang melihat forum ini: Tidak ada pengguna yang terdaftar dan 0 tamu